Representasi Atas Nama (A/N) Orang lain
632-08001893 © Masterfile Royalty-Free Model Release: Yes Property Release: Yes Businessmen smiling, portrait

Representasi Atas Nama (A/N) Orang lain

Legalitas atas sebuah kontak atas nama seseorang (pemberi kuasa) yang diwakili oleh orang lain (orang yang diberi kuasa). Inilah yang akan kita bahas di halaman ini.

Sebagai contoh kasus masalah konkret nya adalah sbb: Perusahaan kami memiliki sebuah kontak. Bila ada pihak luar yang bertanya, siapa nama dibalik kontak tersebut?. Kami menjawab nya: Kontak tersebut atas nama (misalnya) Andreas.

Tetapi, ketika ada seseorang yang menghubungi kontak tersebut melalui Video Call, ternyata yang muncul adalah orang lain. Misalnya, yang muncul adalah seorang perempuan yang bernama Dewi, dan bukan nya Andreas (seperti yang disebutkan sebelum nya).

Keadaan semacam ini disebut dengan pemberi-diberi kuasa. Ini adalah sebuah keadaan dimana orang lain bertindak atas nama seseorang. Dan ini sepenuhnya legal.

Surat Kuasa atas keadaan seperti ini, ada dan kami simpan untuk dokumentasi internal (diperuntukan guna kepentingan dalam perusahaan). Dewi memiliki kuasa dan bertindak atas nama Andreas. Atas dasar Surat Kuasa yang telah diberikan Andreas (dan Surat Kuasa tersebut ada pada kami).

Penjelasan Keadaan

Kami memiliki sebuah aturan perusahaan yang disebut sebagai Perlindungan Data Karyawan. Semua kontak yang tertera dan ditampilkan dalam websites jaringan kami, dan yang bisa diakses oleh publik, sepenuhnya adalah aset perusahaan.

Seorang karyawan yang bertindak sebagai penanggung jawab suatu unit/ divisi/ departemen, dalam aktivitas kerja nya, bisa mendelegasikan tugas nya kepada anggota lain (staff nya). Dan anggota lain tersebut (orang yang diberi kuasa) bisa bertindak atas nama orang tersebut (pemberi kuasa).

Dalam beberapa kasus, komunikasi melalui kontak yang atas nama seseorang dalam perusahaan kami, boleh saja bisa dijawab oleh orang lain selain dirinya.

Implementasi

Tidak hanya perihal mengenai perwakilan atas suatu kontak yang kami tampilkan di websites, tetapi implementasi ini juga bisa menjamah ke hal lain, seperti: Tanda tangan, kehadiran, komunikasi, dll.

Legal

Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Terkait pertanyaan di atas maka kita perlu merujuk pula pada pasal 1793 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan. Jadi, pemberian kuasa tidak harus dibuat secara tertulis, tapi juga bisa secara lisan.

Kemudian, berdasarkan pasal 1814 KUHPer, pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak, karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa.

Jadi, berdasarkan hal-hal di atas maka surat kuasa tetap sah jika tidak ditandatangani oleh penerima kuasa karena tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan hal tersebut. Bahkan penerimaan suatu kuasa, menurut pasal 1793 ayat (2) KUHPer, dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si (penerima) kuasa.

Subscribe
Notify of

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments