You are currently viewing Apakah Mudah Mempidanakan Seseorang?

Apakah Mudah Mempidanakan Seseorang?

Untuk mempidanakan seseorang, hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk melaporkan orang tersebut. Menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena telah atau sedang atau menduga akan terjadi sebuah peristiwa pidana [Reff].

Melaporkan dugaan tindak pidana adalah hak setiap warga negara Indonesia, jadi setiap warga negara Indonesia bisa melaporkan seseorang bahkan jika tindak pidana tersangka tersebut tidak merugikan pelapor sama sekali. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang prosedur melaporkan tindak pidana, bisa dibaca sendiri disini [Reff].

Pedoman yang bisa dipakai untuk masalah mempidanakan seseorang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana secara materiil yang ada di Indonesia, dan bisa digunakan untuk mengetahui tindakan pidana apa saja yang melanggar hukum secara umum [Reff].

Tindak pidana, secara umum, diatur di KUHP, dan secara khusus, pada beberapa UU yang mengatur tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, atau yang lain.

KUHAP, diberlakukan pada tanggal 31 Desember 1981, adalah sebuah pedoman tata cara penyelenggaraan hukum pidana materiil [Reff].

Hukum pidana materiil sendiri adalah peraturan- peraturan tentang perbuatan yang dilarang, dan hukuman yang akan diberikan jika ada yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut [Reff].

Setelah dilaporkan, pihak berwenang akan menyelidiki apakah laporan tersebut memenuhi unsur pidana suatu tindak pidana. Jika pihak berwenang membuat kesimpulan bahwa tersangka memang benar melakukan sebuah tindakan pidana, maka proses mempidanakan tersangka tersebut akan dilanjutkan.

Tetapi jika ternyata pihak berwenang membuat kesimpulan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah, maka tersangka tersebut bisa melaporkan pelapor dengan alasan sudah memberikan laporan palsu, atau bisa juga dengan alasan sudah merusak nama baik tersangka [Reff].

Apakah melaporkan seseorang harus dilampirkan dengan bukti?

Pelapor tidak perlu mencari dan mengumpulkan bukti ketika ingin melaporkan seseorang, karena pencarian bukti yang terkait dengan suatu laporan adalah tugas penyidik [Reff].

Tidak membutuhkan bukti bukan berarti warga negara bisa melaporkan seseorang walaupun tidak yakin. Seperti yang sudah dijelaskan, jika tersangka dinyatakan tidak bersalah, maka pelapor bisa dilaporkan karena sudah memberikan laporan palsu.

Untuk menghindari ini, pastikan bahwa laporan yang diberikan kepada pihak berwenang sudah benar dan memang terjadi, walaupun tidak dilampirkan dengan bukti. Serahkan sisanya kepada pihak berwenang.

Jika seorang tersangka melapor balik, apakah orang tersebut pasti akan berhasil menuntut pelapornya?

Keberhasilan mempidanakan seorang pelapor dengan Pasal 220 KUHP atau Pasal 317 KUHP tergantung dengan unsur kesengajaannya [Reff].

Jika pelapor dengan sengaja melaporkan laporan palsu untuk merusak nama baik tersangka, maka pelapor tentu bisa dipidanakan [Reff]. Tetapi jika pelapor tidak sengaja memberikan laporan yang salah, tanpa niat jahat, maka pelapor tersebut tidak akan bisa dipidanakan [Reff].

Apakah mempidanakan seseorang hal yang mudah?

Pertanyaan ini sudah diajukan kepada beberapa orang tertentu yang cukup berpengetahuan luas tentang hukum- hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa jawaban dan tanggapan yang telah diberikan:

  • Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan telah mengakibatkan kerugian itu bisa dipidana, namun pidananya harus sesuai dengan jenis dan bentuk perbuatannya [Reff].
  • Tindakan yang disengaja jelas bisa dipidanakan, yang tidak sengaja bisa dipidanakan bisa tidak. Contoh tidak sengaja tetapi dipidanakan adalah membunuh tanpa sengaja [Reff].
  • Mempidanakan itu memang tidak mudah, tetapi kalau ada niat jahat, lalu dikuatkan lagi dengan bukti dan saksi mata, maka bisa di proses [Reff].
  • Indonesia negara hukum, semua berdasarkan peraturan yang ada, tinggal melihat bagaimana pelaksanaannya. Gampang atau susah terletak pada pikiran masing- masing. Gampang jika sesuai aturan, dan susah jika tidak berdasarkan hukum [Reff].
  • Tidak semudah yang kita pikirkan. Dalam suatu tindak pidana dan mempidanakan seseorang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti unsur dari kesengajaan nya, dan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur- unsur ini sudah cukup untuk mempidanakan seseorang terlepas dari besar kecilnya kerugian yang dialami. Selain itu, adanya saksi harus ditekankan karena di dalam hukum pidana, yang dicari adalah formil bukan materiil, seperti di perdata [Reff].
  • Jika mau mempidanakan seseorang, pastikan unsur- unsur tindak pidananya sudah terpenuhi, seperti ada identifikasi adanya peristiwa pidana. Untuk lebih jelasnya, silahkan cek KUHAP [Reff].
  • Tidak sembarang orang akan langsung dipidanakan. Seorang tersangka berhak membela diri dan di dampingi penasehat hukum. Jika seorang tersangka tidak memenuhi unsur pasal yang di tuduhkan, maka tersangka tersebut bisa bebas demi hukum. Yang berhak menentukan apakah tersangka tersebut bersalah atau tidak, dan jenis sanksi atau hukuman yang akan di dapatkan hanya hakim, melalui proses pengadilan, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung [Reff].
  • Untuk ketentuan pidana harus mengacu pada asa legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berisi “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Apabila perbuatan tersebut tidak ada di dalam pasal namun sangat merugikan, maka masuk ke Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan harus memenuhi unsur- unsur PMH yaitu, adanya perbuatan, adanya kerugian yang nyata, dan melanggar hak masyarakat atau individu. PMH termaksud dalam Pasal 1401 KUHPerdata yang berisi, “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” [Reff].
  • Terlepas besar kecilnya suatu tindak pidana hukum, jawabannya ada pada penyidik yang mempertimbangkan. Mungkin perkaranya harus dilanjutkan, atau mungkin juga berdamai dengan dimediasi oleh aparat penegak hukum [Reff].

Kesimpulannya, susah mudahnya mempidanakan seseorang itu berbeda untuk setiap kasus. Akan terkesan mudah jika tersangka memang melakukan tindak pidana, dan pihak berwenang berhasil mengumpulkan bukti. Tetapi bisa juga terkesan sulit jika tindak pidana tersangka ternyata tidak memenuhi unsur pidana suatu tindak pidana, sehingga tersangka dinyatakan tidak bersalah.

Tangkapan layar atas jawaban konsultasi yang diberikan, bisa dilihat [disini].

System Administrator

Penulis konten di situs utama STAR SHARE, yang meliputi: Konten Blog, Blacklist, Milestone, Update, dll.

Leave a Reply